Beredar rumor ada pengerahan massa oleh kubu Prabowo dan Jokowi menjelang pengumuman hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2014 di kantor KPU, 22 Juli 2014 yang dikhawatirkan menimbulkan kerusuhan. Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPU Ferry Rizki Kurniansyah meminta dua pasang capres-cawapres hadir ke KPU pada 22 Juli 2014 tanpa diikuti pendukungnya. Dia minta publik memercayakan penetapan suara kepada KPU. Sedangkan komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan ada banyak cara mengawal penetapan hasil pemilu presiden, sehingga tidak perlu ada pengerahan massa dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jokowi mengatakan bahwa tidak akan ada pengerahan massa ke kantor KPU pada tanggal 22 Juli 2014, dimana akan terjadi penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Penyataan calon presiden nomor urut dua tersebut di kantor tim pemenangan di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2014) siang. Jokowi juga meyakinkan bahwa tidak ada massa yang berkumpul di suatu tempat, salah satunya di KPU. Jokowi telah mengimbau hal ini kepada relawan atau kader partai pengusung.
Joko Widodo juga tidak terpengaruh atas pernyataan Prabowo Subianto yang meminta Jokowi siap kalah dalam Pemilu Presiden 2014. Dia menegaskan hanya tunduk kepada konstitusi. “Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Saya itu akan tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. Itu sudah jelas,” ujar Jokowi di kantor tim pemenangan di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014) siang, seperti yang diberitakan kompas.com.
Jokowi menegaskan tidak akan menjawab atau menanggapi pertanyaan Prabowo itu secara gamblang. Misalnya, Jokowi menjawab dengan menegaskan bahwa dirinya siap kalah dalam Pilpres 2014. “Masak saya harus ngomong persis seperti itu. Enggak kreatif namanya,” ucap Jokowi. Jokowi pun enggan memberikan komentar yang kemudian dapat membuat suasana perpolitikan menjadi panas. Dia memilih fokus mengawal sekaligus memantau proses penghitungan suara, yang saat ini telah memasuki tingkat provinsi.
Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Hariyanto, mengatakan akan mengerahkan ribuan relawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Didik mengatakan mereka datang untuk mengawal hasil penghitungan resmi dan memberi dukungan kepada KPU. “Saya tak bisa memprediksi jumlahnya, kemungkinan ribuan,” kata Didik ketika dihubungi, Kamis, 17 Juli 2014, seperti yang diberitakan tempo.co.
Didik mengatakan ribuan relawan ini dikerahkan agar KPU tidak merasa tertekan. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menekan Komisi Pemilihan Umum, seperti Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, yang dia anggap mengancam KPU jika hasil rekapitulasi tak sama dengan penghitungan cepat. Menurut Didik, beberapa relawan yang akan datang seperti Laskar Merah Putih dan Sayap Tanah Air. Dia yakin, ketika satu relawan diperbolehkan datang oleh tim resmi, kelompok lain akan hadir pula. “Lagi pula saya yakin kubu sebelah (relawan Jokowi-JK) juga akan mengerahkan orang-orang,” ujar Didik.
Kelompok buruh pendukung Prabowo-Hatta, relawan Indonesia Bangkit, juga berencana mengerahkan massa buruh untuk mengawal hasil penghitungan resmi KPU pada 22 Juli 2014. Said Iqbal, Koordinator Indonesia Bangkit yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), beralasan pengerahan buruh ini lantaran Prabowo telah menandatangani sepuluh tuntutan rakyat, salah satunya upah yang layak bagi para buruh.
Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) menolak secara tegas pengerahan buruh saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU pada 22 Juli mendatang. KPBI merupakan gabungan dari serikat pekerja buruh berharap terjadinya kondisi damai saat KPU melakukan rekapitulasi suara. Pengurus KPBI Timbul Siregar mengatakan, kaum buruh harus melihat proses pilpres ini dengan jernih, damai, dan objektif. Buruh, kata dia, harus menyerahkan perhitungan akhir kepada KPU tanpa melakukan tekanan ataupun tindakan lain yang dapat memicu keributan.
“Adanya rencana aksi demo oleh KSPI ke KPU pada tanggal 22 juli akan berpotensi membuat kondisi ricuh, di tengah meningkatnya suhu politik saat ini. Kondisi ricuh di Jakarta akan menyebabkan permasalahan bagi kaum buruh sendiri dalam bekerja dan tentunya sektor usaha akan terganggu,” kata Timbul di Jakarta, Kamis (17/7).
Ketua Tim Pemenanga Prabowo-Hatta, Mahfud MD ketika dihubungi detik.com, Kamis (17/7/2014) mengatakan tidak ada pengerahan massa pada saat penetapan hasil Pilpres 2014. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada Rabu (16/7) menegaskan pihaknya bakal mengerahkan buruh hingga 10 ribu orang untuk mengawal perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli nanti. KSPI sendiri mendukung Prabowo-Hatta.
Tetapi hal ini diakui Mahfud sebagai gerakan relawan dan bukan dari tim kampanye nasional. Oleh sebab itu, ia tidak dapat melarangnya. Mahfud pun tidak takut nama Tim Prabowo-Hatta terbawa-bawa bila terjadi kekacauan di tengah aksi massa para buruh itu. “Itu relawan bukan timkamnas. Mereka sudah tahu melakukan apapun dengan risikonya,” ujar mantan Ketua MK ini.
0 Komentar untuk "Benarkah Ada Pengerahan Massa Ke Kantor KPU 22 Juli?"